Pangkalpinang, Realistisnews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan kondisi inflasi di daerah masih dalam kategori terkendali pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang mewakili Wali Kota dalam rapat pengendalian inflasi.
Juhaini mengatakan, berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Pangkalpinang berada pada angka yang masih moderat dan sesuai dengan target nasional.
“Inflasi Kota Pangkalpinang berada pada angka yang moderat, artinya masih dalam kondisi terkendali sesuai dengan target nasional, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen. Ini sudah cukup baik dalam rangka pasca HBKN,” kata Juhaini usai menghadiri rapat inflasi, Senin.Ia menjelaskan, sumber utama tekanan inflasi di Kota Pangkalpinang berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,17 persen.
Selain itu, kenaikan tarif angkutan udara juga turut memicu inflasi akibat lonjakan mobilitas masyarakat selama periode libur dan perayaan. Komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, bayam, serta hasil perikanan seperti cumi-cumi dan udang juga ikut menyumbang tekanan harga.“Kalau dari sektor nonpangan, kenaikan harga dipicu oleh harga emas perhiasan,” ujarnya.
Juhaini menambahkan, berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat ratusan kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kenaikan harga di atas harga acuan penjualan, khususnya pada komoditas daging ayam ras.
Meski demikian, Pemerintah Kota Pangkalpinang diminta segera melakukan intervensi harga terhadap sejumlah komoditas yang berpotensi memicu inflasi, seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam.“Kami diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menjamin kestabilan harga, terutama pada komoditas yang berpotensi mengalami inflasi,” jelasnya.
Sebagai langkah pengendalian, Pemkot Pangkalpinang tetap berpedoman pada peta jalan atau roadmap pengendalian inflasi daerah tahun 2025–2027 dengan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, stabilisasi, dan komunikasi yang efektif.Dalam waktu dekat, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan membangun sinergi lintas sektor, termasuk menyusun kalender inflasi sebagai langkah antisipatif.
“Kita akan membangun kalender inflasi, sehingga pengendalian inflasi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi prediktif. Kita juga akan mendorong kelompok tani dan kelompok wanita tani lokal untuk meningkatkan produksi agar bisa mempengaruhi harga di pasar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kenaikan harga ayam dan cabai menjadi sektor yang paling berdampak dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah daerah saat ini terus memantau perkembangan harga kedua komoditas tersebut.
Inflasi Pangkalpinang Masih Terkendali, Pemkot Siapkan Kalender Inflasi Prediktif
