Pangkalpinang , Realistisnews.com – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sepakat lakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bangka Belitung, di Istana Terrace Kawasan Pantai Pasir Padi Pangkalpinang, Selasa (22/08/2023).
Kepala Dinas Kelautan Perikanan Bangka Belitung Agus Suryadi mengatakan bahwa kegiatan PKS ini berlaku untuk 5 (lima) tahun kedepan sejak penandatangan MoU. “Kalau dilihat dari fungsi manajemen terdapat fungsi perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, serta pengawasan”, lanjut Agus
Dia juga menambahkan, pihak DKP Babel menyambut baik upaya dari Dirjen PSDKP melakukan sinergi PKS ini. Sebab, jika tidak terdapat fungsi controlling (pengawasan), maka akan terjadi kesia-siaan dalam pelaksanaan fungsi yg lainnya.
Harapan Agus dengan hadirnya PKS ini kedua belah pihak dapat saling berkontribusi sehingga tercipta kolaborasi yang baik agar semakin terobsesi mengamankan laut serta meningkatkan ketaatan para pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Turman Hardianto Maha menjelaskan akhir-akhir ini paradigma kelautan menjadi domain perhatian Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
“Bahwa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan saat ini dengan paradigma undang-undang cipta kerja,kita itu sangat powerfull. Karena peran kita disini sebagai pengawas, penyidik, merangkap jaksa dan juga hakim”, tegasnya
Sementara itu hadir juga dalam kegiatan ini Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP RI Suharyanto yang dalam sambutannya menjabarkan dari sisi ruang lingkup pada PKS ini meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran, serta peningkatan kapasitas SDM, maka dia sangat mengapresiasi apabila kegiatan ini berhasil akan menjadi contoh untuk provinsi yang lainnya sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengarah kepada aspek-aspek kelautan dan kemaritiman.
(Pranata Humas DKP : Reni Pebrianti)
