Pangkalpinang, Realistisnews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bergerak cepat menyikapi persoalan serius terkait ribuan ijazah SMA dan SMK yang belum diambil, bahkan diduga tertahan karena persoalan administrasi dan tunggakan iuran sekolah.
Dalam keterangannya, Ketua DPRD Didit Srigusjaya langsung memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencari solusi agar hak siswa tetap terpenuhi.
Berdasarkan hasil pertemuan di ruang kantor ketua DPRD Babel bahwa dari hasil penelusuran bersama, terungkap sekitar 3.568 ijazah belum diambil dengan berbagai latar belakang persoalan, termasuk kasus penahanan karena tunggakan biaya.
”DPRD menegaskan bahwa ijazah merupakan hak siswa yang telah menuntaskan pendidikan dan wajib diberikan tanpa syarat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Didit Srigusjaya pun mengatakan bahwa pemerintah daerah harus hadir dalam menangani kasus seperti ini karena ijasah ini merupakan hak siswa yang lulus sekolah.***
