Toboali, Realistisnews.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025, Selasa (15/4/2025), di Ruang Kerja Bupati Bangka Selatan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk menilai komitmen dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP., didampingi Wakil Bupati Hj. Debby Vita Dewi, S.E., yang juga melakukan paparan. Turut hadir Forkopimda Bangka Selatan, perwakilan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pj. Sekda Hefi Nuranda, S.T., M.M., para kepala OPD, Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Forum Anak Bangka Selatan, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Riza Herdavid menegaskan komitmen Pemkab Bangka Selatan dalam menciptakan lingkungan ramah dan aman bagi anak. Ia menyebut berbagai program dan kebijakan telah dijalankan guna mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
“Komitmen kami bukan hanya pada level kebijakan, tetapi juga implementasi nyata di lapangan. Mulai dari penyediaan anggaran, peraturan, fasilitas ramah anak, penguatan peran keluarga dan sekolah, hingga pelibatan anak dalam proses pembangunan,” ujar Bupati Riza.
Lebih lanjut, Bupati Riza menekankan bahwa Pemkab Bangka Selatan berkolaborasi dengan semua pihak untuk terus menjadikan daerah ini ramah dan aman bagi anak.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, maupun anak-anak itu sendiri dalam mendukung Kabupaten Bangka Selatan menjadi Kabupaten Layak Anak yang ramah dan aman,” ungkapnya.
Bupati Riza berharap melalui VLH, Pemkab Bangka Selatan dapat meningkatkan capaian dan kualitas perlindungan anak serta mendorong terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Ia juga berharap peringkat Kabupaten Bangka Selatan naik dari Madya ke Nindya.
Tim verifikator KemenPPPA mengikuti kegiatan secara daring untuk menilai dokumen dan paparan yang disampaikan Pemkab. Proses ini menjadi tolok ukur penting dalam menentukan kategori KLA yang akan disandang daerah.
Rangkaian kegiatan meliputi paparan oleh Wabup Debby, diskusi dan sesi tanya jawab antara tim verifikator dan perwakilan daerah, serta ditutup dengan virtual tour ke titik Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
