Basel, Realistisnews.com – Masifnya pembukaan lahan pada daerah rawa gambut di hulu sungai perbatasan Desa Jeriji dan Desa Bikang hingga merambah ke Desa Trans Rias, Kabupaten Bangka Selatan, telah menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar masyarakat khususnya yang menggantungkan nasib dari sektor pertanian persawahan.
Pasalnya, hulu sungai dan kawasan cadangan air untuk persawahan masyarakat, serta menjadi penopang air ke Bendungan Matukul hingga Embung Pumpung tersebut, kini telah disulap menjadi areal perkebunan sawit.
“Bukan lagi khawatir, tapi modyar ini. Duit dibuat bendungan untuk apa, negara rugi!” ujar Yumar, salah satu dari sekian petani di Desa Rias, yang mengadu ke Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Rina Tarol dan Fery, disamping Tim DLHK Provinsi Babel, Kamis (10/4/2025).
Dirinya pun mempertanyakan langkah dari pemerintah pusat atas permasalahan ini. Menurut dia pula, pihak terkait harus sesegara mungkin mengambil langkah tegas karna hal dimaksud dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan hidup para petani, khususnya di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan.
Disamping itu, dirinya berharap, penetapan Desa Rias sebagai daerah lumbung pangan tidak sekedar seremonial saja. Apalagi, negara membangun Embung Metukul dengan anggaran belasan miliar, jadi akan sangat disayangkan jika hulu sungainya tak lagi berfungsi menyuplai air pasca hadirnya perkebunan kelapa sawit tersebut.
“Masak Pak Presiden Prabowo tidak bisa menyiduk orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Mendengar keluh kesah itu, Anggota DPRD Babel Rina Tarol turut menyesalkan masifnya pembukaan areal perkebunan kelapa sawit di kawasan cadangan air.
“Karena ini menjadi cadangan air untuk persawahan. Yang jelas itu untuk ketahan pangan. Di tata ruang itu kawasan lindung tertentu (kawasan perlindungan setempat),” katanya.
Menurut Rina, perkebunan kelapa sawit tidak sepantasnya ditanam di kawasan cadangan air bagi sawah masyarakat, lantaran tidak sesuai dengan peruntukannya.
Bahkan bukan tidak mungkin, jika penanaman kelapa sawit itu terus dilanjutkan akan menyebabkan mengecilnya debit pengairan bagi persawahan. Bahkan tidak menutup kemungkinan pula sumber air tersebut akan mengering seiring berjalannya tahun.
“Ini ada apa dengan Babel? Apa emang spesial dengan Babel? apa tidak perlu ketahanan pangan lagi,” tegas Rina, dengan nada kesal.
Sementara itu, di lokasi lainnya yang tak jauh dari Bendungan Metukul, tepatnya di perbatasan Jeriji dan Bikang, Srikandi Partai Golkar juga mendapati dari informasi masyarakat, bahwasannya di dalam kawasan itu setidaknya telah tertanam 127 Hektare tanaman kelapa sawit hingga terbentang didekat Bendungan Mentukul, Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan.
“Itu gak tau lahan siapa yang mereka jual? Katanya sih ada oknum desa, tapi kita tidak tau siapa, SP3T-nya satu nama tapi tiba-tiba berubah,” ungkap Rina.
Maka dari itu, Rina sangat berharap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dapat segera turun ke Babel khususnya ke Kabupaten Bangka Selatan, sehingga hal yang dikhawatirkan para petani dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi.
“Harusnya Satgas PKH sudah turun untuk di Babel khususnya untuk Bangka Selatan, karna ini memang mengancam Bendungan Mentukul yang dibangun dengan triliun dana APBN, mengancam sumber pengairan sawah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, terkait dugaan adanya peralihan kawasan di daerah itu, Rina juga menegaskan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak BPKH, sehingga nantinya dapat mengetahui secara betul alasan dibalik kawasan cadangan air untuk persawahan tersebut bisa beralih status ke kawasan APL.
Hanya saja, Rina masih mencurigai peralihan status kawasan lahan-lahan tersebut. Meski statusnya APL, kata Rina, namun informasi didapati bahwa diperuntukkan sebagai tanaman pangan dan masuk kawasan perlindungan setempat.
“Dulu Menteri Pertanian sudah menyatakan itu kawasan pertanian. Yang dipinggir jalan itu dulunya itu kalau tidak salah adalah hutan lindung atau konservasi. Itu ada plangnya. Tapi kenapa tiba-tiba hilang dan beralih fungsi,” kata Rina.
“Kita akan ke BPKH, kita akan minta penjelasan kenapa kawasan cadangan air untuk persawahan ini bisa berubah begini,” pungkas dia.
