Pangkalpinang , Realistisnews.com — Angka inflasi di Kota Pangkalpinang merosot tajam dari kisaran 2,5 persen pada tahun 2025 menjadi hanya 0,76 persen di tahun 2026. Capaian ini mengantarkan Pangkalpinang menyabet peringkat kedua kota dengan inflasi terendah dari 96 kota di Indonesia.
Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Pangkalpinang menerapkan jurus baru guna menekankann potensi lonjakan harga pangan pokok. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pangkalpinang di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota, Rabu (20/5/2026).
Wakil Wali Kota (Wawako) Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengumumkan peluncuran program inovatif untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, yaitu Gerakan Kereta Surong Ketapang.
“Hari ini kita launching gerakan pengendali inflasi, yaitu Gerakan Kereta Surong Ketapang. Itu pada hari ini,” ujar Dessy.
Dessy menjelaskan, rakor ini menjadi komitmen pihaknya untuk menjaga daya beli masyarakat. TPID Kota Pangkalpinang akan segera turun ke pasar untuk mengawasi pergerakan harga komoditas utama yang mulai merangkak naik.
“Ini sekaligus rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pangkalpinang, bersama-sama kita akan turun ke lapangan untuk memantau harga menjelang Hari Raya iduladha,” lanjutnya.
Berdasarkan laporan berkala, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pangkalpinang mulai menunjukkan tren kenaikan. Menanggapi situasi ini, pemerintah daerah merujuk pada instruksi pusat untuk melakukan intervensi langsung.
“Dari laporan yang tadi disampaikan, ada beberapa komoditas yang naik seperti cabai, daging juga sudah mulai naik. Makanya ini kita juga akan memantau ke lapangan, memantau harga beras dan minyak goreng. Itu juga salah satu arahan Mendagri, dalam beberapa kali rakor zoom meeting yang kami ikuti. Ini kita implementasi, kita turun ke lapangan bersama-sama dengan TPID Kota Pangkalpinang,” tegas Dessy.
Untuk menekan laju inflasi secara sistematis, Pemkot Pangkalpinang mengandalkan payung hukum Peraturan Wali Kota (Perwako) melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Strategi ini menyasar langsung komoditas pangan pokok masyarakat.
“Ya, ada program dari Peraturan Wali Kota Pangkalpinang, itu ada 4K, terutama menyasar komoditas pangan pokok. Itu salah satu metode TPID untuk menekan laju inflasi kita,” jelas Dessy.
Ia merinci implementasi di lapangan dari empat pilar strategi tersebut. Pemerintah fokus pada kepastian pasokan hingga transparansi data.
“Keterjangkauan harga, misalnya melakukan operasi pasar murah, gerakan bahan pangan murah, itu salah satu masuk ke keterjangkauan harga pangan, itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan pasokan bahan pangan, itu bisa dilihat dari distributor segala macam. Yang ketiga juga ada kelancaran distribusinya, itu kita juga cek nanti. Dan yang keempat adalah komunikasi efektif dengan data-data,” tambahnya.
Berkat kerja keras ini, Pangkalpinang menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Angka inflasi di kota ini turun drastis jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu.
“Alhamdulillah kita peringkat kedua dari 96 kota di Indonesia yang merupakan inflasi terendah, itu sekitar 0,76. Sedangkan di tahun 2025, saya lihat itu inflasi kita sekitar 2,5, jadi ada penurunan signifikan,” ungkap Dessy.
“Ini karena tetap kerjasama dan kolaborasi TPID kota dengan instansi vertikal yang sudah sangat membantu dan untuk koordinasi. Jadi harapan ke depan ini akan terus bisa terjalin,” imbuhnya.
Sementara itu,, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, memperkenalkan sebuah sistem mutakhir bernama kalender inflasi prediktif. Sistem ini mengubah total cara kerja birokrasi dari penanganan masalah yang mendadak menjadi deteksi dini yang terukur.
“Jadi kalender inflasi prediktif itu dalam rangka merubah pola dari insidentil misalnya dadakan, menjadi prediktif,” kata Juhaini.
Lewat sistem digital ini, TPID dapat memetakan potensi lonjakan harga jauh-jauh hari. Masyarakat dan pelaku usaha pun bisa memantau pergerakan data tersebut secara transparan melalui kanal resmi pemerintah.
“Jadi kita itu sudah tahu, sudah memprediksi beberapa komoditas yang bakal naik sampai dengan akhir tahun 2026 nanti. Itu ada di dashboard TPID dan BPS, bisa diakses di pangkalpinangkota.go.id,” pungkas Juhaini.
