Babel, Realistisnews.com – PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) belum merealisasikan sembilan poin kerjasama yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel). Hal ini terungkap dalam rapat bersama DPRD Babel, Senin (7/7/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Pimpinan Cabang Sektor Korporasi dan Bisnis (Korbil) Wilayah Bangka Belitung, Asraf Kurniawan, serta Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Babel, Haris.
Haris menyampaikan bahwa sejauh ini Bank Sumsel Babel belum memberikan dukungan optimal terhadap pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
“Dukungan optimalisasi pelayanan pada UPT berupa kendaraan Samsat keliling, digitalisasi, mesin ATM, dan layanan cashless belum semuanya dipenuhi,” ujarnya.
Harris juga mengungkapkan bahwa pada 2022, Bank Sumsel Babel telah menjanjikan pengadaan kendaraan roda dua untuk masing-masing Samsat, namun hingga kini belum terealisasi.
“Untuk kendaraan operasional sampai hari ini tidak pernah direalisasikan. Begitu juga dengan permintaan penyediaan sistem aplikasi retribusi, belum mendapat tanggapan memadai,” jelasnya.
Selain itu, Bakuda juga meminta agar Bank Sumsel Babel dapat memberikan pelayanan pada akhir pekan demi memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan. Namun, permintaan tersebut tidak mendapat respon yang baik.
“Kita minta dukungan pelayanan itu Sabtu dan Minggu, karena masyarakat ramai ke gerai-gerai di hari itu. Namun ini juga tidak begitu direspon, mungkin karena Bank Sabtu-Minggu ikutan tutup,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Asraf Kurniawan menyampaikan bahwa pihaknya segera menyusun jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi sesuai kesepakatan.
“Kita menyambut baik perhatian dari DPRD Provinsi Bangka Belitung. Memang ada beberapa hal yang belum diselesaikan oleh Bank Sumsel Babel secara keseluruhan,” katanya.
Asraf membantah anggapan bahwa Provinsi Babel diperlakukan tidak adil dalam kerja sama ini. Menurutnya, belum terpenuhinya sejumlah poin lebih disebabkan oleh dinamika internal bank.
“Kalau anak tiri tidaklah. Kalau ada privilege lebih, akan kami sampaikan ke manajemen di kantor pusat. Di kita ini terjadi pergantian pimpinan cabang yang cukup cepat. Setelah ini kami akan fokus menindaklanjuti poin-poin MoU yang belum terpenuhi,” jelasnya. (*/red)
