Pangkalpinang , Realistisnews.com – Dipenghujung tahun 2024 DPRD kota Pangkalpinang melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan OPD Selasa 31/12/2024 hingga malam. Rapat dipimpin Bangun Jaya selaku wakil ketua DPRD kota Pangkalpinang dan didampingi oleh para ketua komisi.
Dalam RDP akhir tahun ini DPRD kota Pangkalpinang mengundang beberapa OPD yang ada di kota Pangkalpinang salah satunya Dinas kesehatan kota Pangkalpinang.
Dalam rapat dengar pendapat ini Bangun Jaya menanyakan beberapa pertanyaan ke Pelaksana tugas (Plt) Dinas kesehatan dr. Tri Wahyuni seperti dugaan adanya Nepotisme di RSUD Depati Hamzah yang melibatkan suami dokter Della, dokter spesialis jantung sekolah ke China hingga permasalahan rumah singgah di jakarta dan Palembang.
Beberapa anggota dewan menduga adanya nepotisme dalam pengangkatan dokter ahli jantung di RSUD Depati Hamzah yaitu dokter Kuncoro Bayu adalah suami direktur RSUD Depati Hamzah dokter Della. Pelaksana tugas (Plt) Dinas kesehatan kota Pangkalpinang Dr tri mengatakan bahwa dokter Bayu dikontrak secara resmi meskipun tidak ada pembayaran honorarium. Beliau dikontrak tanpa dibayar ” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut ketua komisi 1 Dio Febrian meminta bukti yang menyatakan bahwa dokter Bayu tidak pernah menerima honorarium. Karena ada yang mengatakan kalau dokter Bayu menerima honorarium melebihi dari yang seharusnya. ” Kami meminta bukti ke RSUD dan dinas kesehatan bahwa dokter Bayu tidak pernah menerima honorarium tersebut” tutupnya.
Selanjutnya dr Tri menjelaskan alasan mengapa memakai nama dokter Bayu. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendapatkan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementrian kesehatan senilai 17 miliar untuk pengadaan alat Cath Lab buatan Jerman. Kembali dr Tri menjelaskan saat itu RSUD membutuhkan 2 dokter spesialis tetapi kami tidak mempunyai anggaran untuk menggaji dokter tersebut sehingga dr Della meminta tolong kepada suaminya dr Bayu untuk membantu agar dikontrak secara resmi agar mendapatkan dana tersebut.
Terkait keberadaan rumah singgah dijakarta, politisi dari partai Gerindra Bangun Jaya melihat sebagai pemborosan, lantaran keberadaan yang berada dikawasan perumahan elit di Menteng yang harga sewanya mencapai ratusan juta rupiah yang di klaim lebih dekat dengan RSCM Sehingga menimbulkan sorotan berbagai pihak serta pindah tanpa adanya pemberitahuan. ” Kami mempertanyakan mengapa harus dikawasan elit seperti Menteng ? Sedangkan kita tahu yang berkunjung dan menginap di rumah singgah adalah masyarakat kita yg mempunyai keterbatasan biaya ” tegasnya.
Ketua komisi II Muhammad Iqbal heran dengan penempatan rumah singgah yang ada di Menteng.” Jika melihat dekat dengan RSCM, mengapa tidak di wilayah Matraman, Cempaka putih , Pramuka dan Salemba yang tentu lebih dekat dengan rumah sakit serta lebih ekonomis dalam segi apapun. Ini adalah bentuk pemborosan karena nilai sewanya cukup besar ” ujarnya. Iqbal berharap rumah singgah dekat dengan fasilitas umum agar pasien yang tinggal disana dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari selama dirumah singgah.
Menanggapi pertanyaan tersebut Plt Dinkes dr Tri menjelaskan bahwa alasan mengapa rumah singgah pindah karena banyaknya keluhan dari pasien terkait fasiltas rumah seperti toilet dan ada beberapa titik di rumah singgah yang bocor dan sudah diberitahukan kepada pemilik tapi tidak ditanggapi. ” Dirumah singgah yang pertama ada 13 kamar dengan 26 pasien dan 2 kamar mandi. Sedangkan di rumah singgah yg baru memiliki 16 kamar tidur dan sebanyak 8 kamar mandi. Adapun nilai kontrak rumah singgah yang baru 318 juta lebih murah dibandingkan dengan rumah singgah sebelumnya. Jaraknya pun tidak terlalu jauh dengan RSCM Sehingga lebih memudahkan pasien kami ” tutupnya. (Realistisnews.com)
